Menyinggung nama mantan Presiden Palestina Yasser Arafat tak terlepas dari keberadaan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO), yaitu sebuah lembaga politik resmi bangsa Arab palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasionalPLO terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan yang terpenting ialah Al Fatah, organisais ahli hukum, mahasiswa, buruh dan guru. PLO mengusahakan sebuah negara Palestina di antara Laut Tengah dan Yordania. Sejak didirikan Yasser Arafat menjadi ketua PLO hingga ia meninggal dunia pada tahun 2004 silam. Saat ini PLO dipimpin oleh Mahmud Abbas.
Organisasi PLO didirikan pada 1964 silam, pada tahun 1950-an Yasser Arafat menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah. Di awal berdirinya, PLO di bawah dukungan Arafat dan Al Fatah terus menerus menyerang Israel. Sebaliknya Israel juga menyerang secara rutin basis PLO di Lebanon. Tak jarang korbannya adalah kalangan sipil, perempuan dan anak-anak.
Organ utama lembaga ini adalah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Yang paling penting adalah Komite Eksekutif, yaitu bertugas untuk mengambil keputusan politik. Hampir semua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 anggota, juga merupakan Parlemen Palestina.
Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional, Arafat diangkat sebagai ketua PLO pertama pada tahun 1969. Setelah menjadi ketua, ia mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa manuver politik yang berhasil ia lakukan adalah membuat PLO diakui oleh Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi Palestina tahun 1974.
Pada November 1974 PLO merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan sidang umum PBB. Langkah berikutnya adalah diperolehnya keanggotaan penuh PLO dalam Liga Arab pada tahun 1976.
Manuver politik PLO untuk memerdekakan Palestina dilakukan dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia. PLO juga mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadha sejak tahun 1987.
Sebagian faksi militan di PLO menolak resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.
Pada 15 November 1988 PLO melakukan langkah besar yaitu mengumumkan berdirinya negara Palestina. Pengumuman itu dilakukan di markas besarnya di Algiers, Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan Indonesia.
Tahun 1974 PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB (resolusi sidang umum nomo 3237). Dengan pengakuan terhadap negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada tahun 1988 (resolusi sidang umum nomo 43/177). Pada Juli 1998 Sidang Umum menerima sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privelese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permualaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah Palestina dan Timur Tengah.
Dengan resolusi tersebut “tempat duduk untuk Palestina akan diatur tepat setelah negara-negara non anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya”. Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 negara menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall dan Mikronesia) dan 10 abstein.[] berbagai sumber